"KEPADA PEMUSTAKA DI WAJIBKAN MEMBAWA KTM BERBARCODE DAN MENGISI DAFTAR PENGUNJUNG SEBELUM MASUK PERPUSTAKAAN, TERIMAKASIH"

Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

E-Government Di Era Artificial Intelligence

E-Government Di Era Artificial Intelligence

Yusuf Amrozi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Birokrasi dan Good Governance

Birokrasi dan Good Governance

Mardi Candra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Pemerintahan Indonesia: pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial

Sistem Pemerintahan Indonesia: pergulatan ketatanegaraan menuju sistem pemerintahan presidensial

Saldi Isra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Demokrasi Dalam Cermin : Politik Akar Rumput dan Reformasi di Amerika Serikat

Demokrasi Dalam Cermin : Politik Akar Rumput dan Reformasi di Amerika Serikat

Alan Ehrenhalt

Detail Cantuman XML Detail Cite

An Introduction To Politics, State & Society

An Introduction To Politics, State & Society

James W. McAuley

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bendaharawan pemerintah : optimalisasi tugas dan peranannya sebagai pemotong/pemungut pajak

Bendaharawan pemerintah : optimalisasi tugas dan peranannya sebagai pemotong/pemungut pajak

Soeradi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Birokrasi dan governance : Teori, konsep dan aplikasinya

Birokrasi dan governance : Teori, konsep dan aplikasinya

Amy Y.S. Rahayu - Vishnu Juwono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemerintahan Daerah : Dimensi, Bentuk dan Model

Pemerintahan Daerah : Dimensi, Bentuk dan Model

M. Daimul Abror

Detail Cantuman XML Detail Cite

program pemerintah bidang kesehatan

program pemerintah bidang kesehatan

Anung ahadi pradana - Rohayati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memahami peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah

Memahami peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah

Hatta Isnaini Wahyu Utomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jalan Tengah Dasentralisasi Bagi Daerah Otonomi Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia

Jalan Tengah Dasentralisasi Bagi Daerah Otonomi Berkarakteristik Kepulauan di Indonesia

Petrus Polyando

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akuntansi Pemerintahan Berbasis IPSAS Suatu Pengantar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis IPSAS Suatu Pengantar

Dini Rosdini - Nunuy Nur Afiah, Arie Pratama, Adhi Alfian

Detail Cantuman XML Detail Cite

Falsafah pancasila epistemologi keIslaman kebangsaan

Falsafah pancasila epistemologi keIslaman kebangsaan

Fokky Fuad Wasitaatmadja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Etika pemerintahan

Widjaja, A. W.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbandingan pemerintahan

Perbandingan pemerintahan

Pamudji, S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

Komite standar akuntansi pemerintahan - Cristian wijaya, Harry Wijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis : Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis : Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung

Hani Ad

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masa depan kehidupan politik Indonesia

Masa depan kehidupan politik Indonesia

Alfian - Sjamsuddin, Nazaruddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendidikan kewarganegaraan (civic education): demokrasi, hak azasi manusia dan masyarakat madani

Pendidikan kewarganegaraan (civic education): demokrasi, hak azasi manusia dan masyarakat madani

Kansil, C.S.T. - Kansil, Christine S.T. - Azra,Ayumardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia

Kansil, C.S.T. - Kansil, Christine S.T. - B.Hurlock,Elisabeth.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia

Kansil, C.S.T. - Kansil, Christine C.S.T.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem pemerintahan Indonesia : berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) dan ketetapan-ketetapan MPR, telah disesuaikan dengan hasil SU MPR 2002

Sistem pemerintahan Indonesia : berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) dan ketetapan-ketetapan MPR, telah disesuaikan dengan hasil SU MPR 2002

Kansil, Christine S.T. - Kansil, C.S.T

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi membuka pandora box perilaku korup dari dimensi etika, budaya, dan keperilakuan

Korupsi membuka pandora box perilaku korup dari dimensi etika, budaya, dan keperilakuan

Ardeno Kurniawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wanita dalam sejarah islam

Wanita dalam sejarah islam

Labolo, Muhadam

Detail Cantuman XML Detail Cite

Teknik pembuatan akta satu: konsep teoritis, kewenangan notaris bentuk dan minuta akta

Teknik pembuatan akta satu: konsep teoritis, kewenangan notaris bentuk dan minuta akta

Salim HS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Barack Obama : dari Jakarta menuju Gedung Putih

Barack Obama

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Said Rusli

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berita daerah provinsi sumatera utara jilid II tahun 2016

Berita daerah provinsi sumatera utara jilid II tahun 2016

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem politik Indonesia : pemahaman secara teoretik dan empirik

Sistem politik Indonesia : pemahaman secara teoretik dan empirik

Maksudi, Beddy Iriawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Birokrasi pemerintah, edisi revisi

Delly Mustafa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengantar pemerintahan daerah: kajian teori, hukum, dan aplikasinya

Pengantar pemerintahan daerah: kajian teori, hukum, dan aplikasinya

Ani Sri Rahayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memahami good governance: dalam perspektif sumber daya manusia

Memahami good governance: dalam perspektif sumber daya manusia

Ambar Teguh Sulistiyani Rosidah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Etika pemerintahan: dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art, ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintahan biadab menjadi pemerintahan biadab

Inu Kencana Syafiie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi birokrasi pemerintahan

Reformasi birokrasi pemerintahan

I Nyoman Sumaryadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keppres RI Nomor 80 tahun 2003: Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Keppres RI Nomor 80 tahun 2003: Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Studi pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Studi pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Abdul Kadir

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat

Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat

Suhendra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Birokrasi pemerintahan indonesia

Birokrasi pemerintahan indonesia

Inu Kencana Syafiie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Otonomi desa : merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh

Otonomi desa : merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh

Widjaja, HAW.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Keppres RI Nomor 80 tahun 2003

Indonesia. Departemen Perundang-undangan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memberdayakan ekonomi rakyat kecil

Memberdayakan ekonomi rakyat kecil

Hikmat Kusumaningrat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa

Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa

Nurcholis, Hanif

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berita daerah provinsi sumatera utara jilid VI tahun 2016

Berita daerah provinsi sumatera utara jilid VI tahun 2016

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berita daerah provinsi sumatera utara jilid I tahun 2016

Berita daerah provinsi sumatera utara jilid I tahun 2016

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaran daerah provinsi Sumatera Utara jilid I tahun 2017

Lembaran daerah provinsi Sumatera Utara jilid I tahun 2017

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berita daerah provinsi Sumatera Utara Jilid IV tahun 2017

Berita daerah provinsi Sumatera Utara Jilid IV tahun 2017

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berita daerah provinsi Sumatera Utara jilid II tahun 2017

Berita daerah provinsi Sumatera Utara jilid II tahun 2017

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berita daerah provinsi Sumatera Utara jilid-I tahun 2017

Berita daerah provinsi Sumatera Utara jilid-I tahun 2017

Biro Hukum Setdaprovsu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pejabat pembuat akta tanah: perspektif regulasi, wewenang, dan sifat akta

Pejabat pembuat akta tanah: perspektif regulasi, wewenang, dan sifat akta

Santoso, Urip

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rekonstruksi kekuasaan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia: paradigma baru upaya mempercepat tujuan negara

Rekonstruksi kekuasaan wakil presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia: paradigma baru upaya mempercepat tujuan negara

Nurus Zaman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 150 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Government"

Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 3 halaman

Permintaan membutuhkan 0.26758 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Advanced Search

penerbit

Pengarang

ISBN/ISSN

Tipe Koleksi

Lokasi

GMD