Betapa pentingnya sistem pemerintahan suatu negara, hal itu lebih nyata lagi dengan dicantumkannya “Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Indonesia” dalam Penjelasan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945.
Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia ini diuraikan pokok-pokok batasan: pengertian negara dan pemerintah; pembentukan pemerintah Indonesia; serta susunan, tugas, dan wewenang pemerintah Indonesia. Selain itu juga dibahas pokok-pokok pola pemerintahan, kerja sama aparatur pemerintah, pegawai negara, dan perusahaan milik negara. Materi mutakhir mengenai susunan aparatur pemerintahan Indonesia seperti organisasi menteri negara koordinator, menteri negara, departemen dan lembaga pemerintahan nondepartemen pada tahun 2001 juga termasuk bagian dan isi buku ini. Tidak ketinggalan, buku ini juga mencakup materi hasil amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002, setelah dilakukan tiga kali amandemen sebelumnya, yaitu masing-masing pada tahun 1999, 2000, dan 2001.