Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Kiat Memahami Materi PP Pengganti UU ( PERPPU) No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Parwoto Wignjosumarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menegah

Dep Pend. Dan Kebudayaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah

Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar

Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintahan RI Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi

Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 Tentang Pedoman dan Proses Pembentukan Atau Peyempurnaan Kelembagaan Di Lingkungan Instasi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI Di Luar Negeri dan Pemerintah Di Daerah

Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional

Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Biro Hukum Departemen Sosial Republik Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Analisis Jabatan

Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1990 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

Biro Hukum Dan Organisasi Dapertemen Sosial RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Biro Hukum dan Organisasi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah

Biro Hukum Departemen Sosial RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengkajian Hukum Masalah Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung

Badan Pembinaan Hukum Nasioanl

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Departemen Hukum dan HAM RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 5/HUK/1990 Tentnag Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Departemen Sosial

Departemen Sosial RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Islamic Law of Contract

Siti Salwani Razali

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Peraturan-Peraturan Pertambangan dan Energi Bahagian Keduapuluh Sembilan Tentang Konservasi Energi

Biro Hukum Departemen Pertambangan dan Energi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Peraturan Tentang Pertambangan dan Energi Bahagian Ke Duabelas Tentang Ketenagaan

- Departemen Pertambangan dan Energi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah TentangPenyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 052/C/Kep/D.82 ( pedoman Pakaian Seragam Sekolah )

Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Peraturan-Peraturan Tentang Perairan Indonesia

Biro Hukum Pertambangan dan Energi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Peraturan-Peraturan Tentang Pertambangan dan Energi Bahagian Ke Sembilanbelas Tentang Kelistrikan (Lanjutan dari Bahagian ke Sepuluh )

Proyek Pembinaan Hukum Bidang Pertambangan dan Energi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Peraturan-Peraturan Tentang Pertambangan Bahagian Kedua UU dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Perusahaan Negara Dibidang Pertambangan

Departemen Pertambangan Medan Merdeka Selatan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Etika & Hukum Kesehatan

Soekidjo Notoatmodjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-dasar hukum perumahan

Hamzah, Andi - Suandra, I Wayan - Manalu, B.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -7 Pedoman Indeks

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -6 Tata Usaha Negara

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -5 Pidana Umum

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -4 Pidana Umum

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -3 Niaga dan Agama

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -2 Perdata Umum 1980-2009

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI -1 Perdata Umum 1962-1979

Harifin A. Tumpa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor.1 Thun 1946 RI.Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah RI Dan Mengubah Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas UU Nomor.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU .Nomor .1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati , dan Walikota Menjadi UU

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor.1 Tahun 20014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 13 Tahun 2005 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memahami eksistensi uang paksa (dwangsom) dan implementasinya di Indonesia

Tumpa, Harifin A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 21 Tahun 2001 TentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU 2002 Tentang Grasi

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anotasi UU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi UU.RI Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Peraturan-peraturan Tentang Pertambangan dan Energi : Bahagian ke Delapanbelas tentang Pembatalan Hak-hak Pertambangan

Proyek Pembinaan Hukum Bidang Pertambangan dan Energi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8 9 10 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 2469 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Law"

Saat ini anda berada pada halaman 6 dari total 50 halaman

Permintaan membutuhkan 0.19916 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog