Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar Administrasi Negara Indonesia

Pengantar Administrasi Negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Legal Drafting : Landasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Legal drafting : landasan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Legal drafting : landasan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Sendi-Sendi Hukum Konstitusional

Sendi-Sendi Hukum Konstitusional

Detail CantumanXML DetailCite
Public Interest Advocacy

Public Interest Advocacy

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara Indonesia : Pengantar Dasar

Hukum Tata Negara Indonesia : Pengantar Dasar

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara

Hukum tata negara

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar hukum konstitusi

Pengantar hukum konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
hukum peradilan tun ( tata usaha negara)

hukum peradilan tun ( tata usaha negara)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata usaha negara dan kekuasaan

Hukum tata usaha negara dan kekuasaan

Detail CantumanXML DetailCite

Teori dan hukum konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Teori dan Hukum Konstitusi

Teori dan Hukum Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Antologi pemikiran mengenai hukum dan konstitusi

Antologi pemikiran mengenai hukum dan konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia : Ketokohan Dan Dinamika Pembentukan Konstitusi Indonesia

Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia : Ketokohan Dan Dinamika Pembentukan Konstitusi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Teori Konstitusi : Sejarah, Toeri, dan Perubahan Konstitusi

Teori Konstitusi : Sejarah, Toeri, dan Perubahan Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
desain konstitusi keseimbangan bermartabat: rekonstruksi pengaturan politik identitas dalam pemilihan kepala pemerintah daerah

desain konstitusi keseimbangan bermartabat: rekonstruksi pengaturan politik identitas dalam pemilihan kepala pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
hukum sarana pemerintahan

hukum sarana pemerintahan

Detail CantumanXML DetailCite
hukum tata negara

hukum tata negara

Detail CantumanXML DetailCite
Kitab undang-undang hukum perdata

Kitab undang-undang hukum perdata

Detail CantumanXML DetailCite
Diskursus Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat ; sumbangan pemikiran alumni program doktor ilmu hukum universitas indonesia

Diskursus Hukum Untuk Kesejahteraan Rakyat ; sumbangan pemikiran alumni program doktor ilmu hukum universitas indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Kelembagaan Negara

Hukum Kelembagaan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Dinamika Negara Hukum

Dinamika Negara Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Peradilan Konstitusi : Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia

Peradilan Konstitusi : Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia Constitutional Court and Living Constitution

Indonesia Constitutional Court and Living Constitution

Detail CantumanXML DetailCite
Intisari hukum tatanegara perbandingan: konstitusi sembilan negara

Intisari hukum tatanegara perbandingan: konstitusi sembilan negara

Detail CantumanXML DetailCite
Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Praktik hukum acara mahkamah konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan pemerintah RI No. 17 tahun 2007 RPJP (rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025)

Peraturan pemerintah RI No. 17 tahun 2007 RPJP (rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara

Hukum tata negara

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Konstitusi dan masa depan bangsa

Konstitusi dan masa depan bangsa

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang guru dan dosen (UU RI no. 14 th 2005)

Undang-undang guru dan dosen (UU RI no. 14 th 2005)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang agraria dan pendaftaran tanah

Undang-undang agraria dan pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pelayanan publik: (UU RI No.25 Tahun 2009)

Undang-undang pelayanan publik: (UU RI No.25 Tahun 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia: penataan ruang wilayah nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Undang-undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang R.I nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan pemasyarakatan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI

Panduan pemasyarakatan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara republik indonesia

Hukum tata negara republik indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara Indonesia

Hukum tata negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang OTODA 2004-2013

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang OTODA 2004-2013

Detail CantumanXML DetailCite
Menjawab permasalahan teori dan praktik peradilan tata usaha negara

Menjawab permasalahan teori dan praktik peradilan tata usaha negara

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan beracara di peradilan tata usaha dan persidangan elektronik (E-Litigasi)

Panduan beracara di peradilan tata usaha dan persidangan elektronik (E-Litigasi)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi

Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama

Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama

Detail CantumanXML DetailCite
Pengenalan Kepada Perundangan di Malaysia

Pengenalan Kepada Perundangan di Malaysia

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 147 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Constitution"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 3 halaman
Permintaan membutuhkan 0.18686 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog