Telah dipahami oleh berbagai kalangan bahwa permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan DPRD di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam agar dapat dilihat kecenderungan dan pola interaksi yang terjadi untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis. Pada umumnya interaksi pada tahapan pembahasan di panitia anggaran dan di tingkat komisi cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD. Sementara itu, pada tahapan perumusan KUA dan PPA justru legitimasi pemerintah daerah lebih dominan. Pada sisi lain interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada saat pembahasan akhir anggaran yang dibahas pada masing-masing SKPD yang ada. Perilaku aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBD secara langsung memberikan implikasi terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan.
Oleh karena itu buku ini telah menjelaskan secara dialektis bagaimana masing-masing aktor menekankan pola interaksi yang dimiliki serta perspektif perilaku yang ditampilkan, sehingga dapat dipelajari kearah mana konsep penetapan APBD yang tercipta. Hal ini perlu diketahui oleh para pelaku kebijakan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Demikian pula perlu dipelajari oleh para akademisi dan siapapun yang berkepentingan untuk mempelajari proses interaksi aktor pada kasus APBD.