Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81 .000 kilometer dan luas laut sekitar 3,1 juta kilometer persegi atau 62% luas wilayahnya. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Indonesia memperoleh hak memanfaatkan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi untuk eksplorasi, pengelolaan sumber daya hayati dan nonhayati, penelitian, serta pendirian instalasi atau pulau buatan. Namun meskipun memiliki potensi yang sangat besar produksi perikanan Indonesia baruterealisasi sekitar 45% atau 3 juta ton per tahun. Maka dari itu perlu diupayakan pengembangan pemanfaatan potensi yang ada melalui antara lain pembinaan hukum nasional terkait termasuk hukum bagi hasil perikanan. Dengan demikian lewat pembinaan hukum nasional terkait termasuk hukum bagi hasil perikanan ini dapat dikembangkan pemanfaatan potensi produksi perikanan Indonesia. Relasi antara pengembangan pemanfaatan potensi produksi perikanan dan pembinaan hukum nasional terkait ini sejalan dengan pandangan Anthony Scott tentang empat maksud, tujuan, dan manfaat pengaturan masalah perikanan yaitu mendorong usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya ikan, meningkatkan hasil tangkapan nelayan per tahun,memeratakan usaha guna melindungi kelompok tertentu atau lebih tegasnya kelompok yang lemah, dan mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan alokasi sumber daya menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.