Politik hukum adalah sebuah jalan untuk memproduksi hukum yang adil dan memihak kapada masyarakat, terlebih lagi kapada masyarakat kecil. Namun kenyataan dilapangan, hukum sama sekali tidak menyentuh kapada masyarakat kecil. Hukum seakan-akan hanya milik orang-orang yang beruang dan para aparat nengara. Hukum sama halnya dengan barang yang bisa di jual belikan, siapa yang mempunyai uang banyak dia lah yang mempunyai hukum dan dia dijamim menang dalam pengadilan meskipun pada kenyataannya dia salah.

Begitu juga dengan politik, politik hanya sebagai alat untuk memdapatkan kekuasaan dan kekayaan yang tak berpihak pada rakyat kecil. Tentu ini merupakan sebuah asumsi yang salah apabila politik hanya diartikan sebaai alat untuk medapakan kekuasaan dan kekayaan semata, karena tujuan politik pada dasarnya adalah menciptakan kesehtraan dan keadilan bagi masyarakat
Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum positif (wetgevingingaa), yaitu politik hukum merupakan politik perundang-undangan, yaitu meninjau perundang-undangan agar tidak melenceng dari yang di cita-citakan untuk kebaikan dan kesejahtraan masyarakat dan Negara. Poitik hukum merupakan bagian dari ilmu politik yang mengkaji Negara dan masyarakat. Politik hukum berarti pengorganisasian hukum yang baik bagi masyarakat dan Negara politik hukum juga nenggkaji pembaruan hukum
Di dalam buku Politik Hukum ini dijelaskan bahhwa politik hukum merupakan sebuah salah satu bangian dari hukum yang memantau dan mencermati beberapa ketentuan hukun yang berlaku. Dengan objek tujuannya kepada tatanan masyarakat yang berlaku agar masyarakat memdapatkan hukum yang yang di inginkan dan di cita-citakan (ius contituendum).


Read more: ::..:: IKATAN KELUARGA ALUMNI AL-IN'AM YOGYAKARTA http://ikaa-jogja.blogspot.com/2011/04/dekadensi-hukum-ditangan-elit-politik.html#ixzz1zoYmtG8v