Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalab Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) tidak dengan sendirinya menjamin (taken for granted) peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri, namun tetap membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Akses tersebut berarti berfungsinya mekanisme kawal dan imbang (check and balances) dengan dimensi meliputi hubungan Kepala Daerah dengan rakyat, DPRD dengan rakyat, Kepala Daerah dengan DPRD, dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
Buku yang sangat penting ini menguraikan secara Iengkap regulasi dan dinamika pelaksanaan Pemilukada, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun praktik pelaksanaannya. Selain itu, buku inii juga menawarkan gagasan model Perbaikan Pemilukada yang dapat diterapkan di masa mendatang.
Buku mi sesuai dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah.