Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan sarana untuk menghilangkan hambatan aliran modal dari satu negara ke negara lain yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya P3B, hambatan ini dihilangkan karena kedua negara yang menjadi pihak dalam P3B tersebut membagi hak pemajakan dari suatu jenis penghasilan antara kedua negara. Dengan demikian, suatu P3B merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan hubungan ekonomi antar-kedua negara. Posisi masing-masing negara dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi tersebut akan memiliki pengaruh dalam kebijakan P3B masing-masing negara. Kedua negara yang menjadi pihak dalam P3B selalu berusaha agar kepentingan nasionalnya tetap terjaga dan hal ini juga berlaku bagi Indonesia. Dalam kerangka itulah kebijakan P3B yang mencerminkan dua hal pokok, yaitu hal-hak di mana ruang untuk melakukan kompromi sangat terbatan dan yang memungkinkan dilakukan kompromi, diletakkan.

Buku pajak ini membahas tentang kajian terhadap kebijakan P3B di Indonesia. Kajian ini sangat berguna dalam memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan kebijakan P3B lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan meletakkan dasar untuk pembuatan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, dengan berlakunya P3B, diharapkan hambatan-hambatan dari sektor perpajakan dapat dihilangkan, capital flow antara satu negara dengan negara lain makin lancar, sehingga kebijakan pajak ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong investasi asing di Indonesia. Buku ini juga membahas beberapa faktor yang dapat memengaruhi kebijakan P3B. salah satu faktor adalah posisi suatu negara dalam kancah perekonomian negara, yaitu apakah sebagai capital exporting atau capital importing country.