Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, pemerintah Indonesia harus meredesain pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yang kemudian pada tanggal 29 Oktober diundangkan UURI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi (LN RI tahun 2009 nomor 155, TLN RI nomor 5074)