Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik, tentunya diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara.

Keistimewaan buku ini sebagai berikut: - Penulisan dibuat dengan metode unikl berupa penafsiran undang-undang. - pembahasan merujuk pada UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. - Berisikan contoh-contoh kasus dan putusan hakim yang penting dalam penegakan hukum acara peradilan tata usaha negara.