Pengujian Perda dilakukan melalui mekanisme executive preview, executive review dan judicial review. Dalam pelaksanaan executive preview dan executive review terdapat kelemahan, yakni terjadinya pengawasan yang berlebihan. Pada sisi lain, hak warga masyarakat dalam mempertahankan kepentingannya mendapat perlindungan dan bergantung pada kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Agar tidak terjadi pengawasan berlebihan dan pemerintah pusat terhadap produk legislasi daerah serta memberikan kesempatan warga negara untuk aktif mempertahankan hak-haknya perlu penguatan pengawasan preventif (executive preview) dan meninjau kembali pengawasan represif (executive review) serta membangun judicial review lebih baik.
Penerapan teori norma hukum berjenjang dalam judicial review terhadap perda pajak dan retribusi daerah di Mahkamah Agung dapat mewujudkan keteraturan hierarki peraturan perundang-undangan, meminimalisasi konflik kepentingan antara pusat dan daerah serta penguatan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat Mahkamah Agung harus konsisten menerapkan teori norma hukum berjenjang dalam dengan tetap menggali nilai-nilai keadilan.
Buku ini memaparkan dengan cerdas Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah meliputi perda pajak dan retribusi daerah dalam kerangka negara hukum; judicial review terhadap peraturan daerah; peraturan daerah tentang pajak dan retriibusi; pengujian perda pajak dan retribusi daerah oleh Mahkamah Agung.