Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.
Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidaña, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).
Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.
Buku ini menguraikan dengan lugas dan cerdas Tindak Pidana Khusus meliputi pendahuluan; sejarah hukum tindak pidana khusus; bentuk-bentuk tindak pidana khusus; hukum tindak pidana ekonomi; hukum tindak pidana korupsi; pengadilan tindak pidana korupsi; dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia; dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.