Syamsuddin, Aziz Primary Author mixed material bibliography Jakarta Sinar Grafika 2011 id Indonesia

Text

xi, 304 p. ; 23 cm. Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidaña, tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Kedudukan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Buku ini menguraikan dengan lugas dan cerdas Tindak Pidana Khusus meliputi pendahuluan; sejarah hukum tindak pidana khusus; bentuk-bentuk tindak pidana khusus; hukum tindak pidana ekonomi; hukum tindak pidana korupsi; pengadilan tindak pidana korupsi; dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia; dan pemberantasan korupsi di berbagai negara. Criminal offense 345.02 9789790073876 PERPUSTAKAAN UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 345 SYA t 18000134 Perpustakaan Induk 345 Sya t 12001022 Perpustakaan Induk 345 Sya t 12001023 Perpustakaan Induk 345 Sya t 12001024 Perpustakaan Induk 345 Sya t 12001025 Perpustakaan Induk 345 Sya t 12001026 Perpustakaan Induk 345 Sya t 00004400 Perpustakaan Induk 345 Sya t 21001170 Pojok Baca FISIP 345 SYA t tindak_pidana_khusus_okc.jpg.jpg 8676 2012-06-27 14:23:47 2022-02-09 09:16:26 machine generated