Eksistensi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, telah ada sejak jaman penjajah Belanda. Bahkan jauh sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, karena lembaga peràdilan baik dalam teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.
Namun pemantapan posisi peradilan Agama di Indonesia secara yuridis formal terjadi setelah Iahirnya UU No. 7 th 1989 yang menempatkan lembaga Peradilan Agama sejajar dengan lembaga peradilan yang lain (Peradilan Umum, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara).
KemuncuIan Undang-undang ituIah yang menyebabkan jajaran Peradilan Agama harus mengejar ketertinggalannya dengan yang lain, khususnya dalam praktek/penerapan hukum acara.