Program pembangunan dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan sejak bangsa ini menegakan kemerdekaannya. Patut diakui, banyak yang telah mengalami perbaikan, namun banyak pula usaha yang justru menciptakan kebergantungan yang permanen dari kelompok miskin kepada pemerintah. Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya yang harus dilakukan dan untuk itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam, komprehensif, dan berkesinambungan. Pentingnya konsep pemberdayaan tidak lepas dari perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat di era reformasi ini yang menuntut beralihnya bandul kekuasaan dari pemerintah (state) kepada masyarakat (public). Dalam kaitan dengan itu, inisiatif dan kreativitas masyarakat kelompok miskin perlu difasilitasi secara memadai untuk mengatasi kemiskinan dari sisi hulunya. Kurang terakomodasinya program pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan menyebabkan gagalnya membangun welfare state sebagaimana diharapkan dalam tujuan bernegara.

Ekonomi bangsa ini sangat kkuat diopang oleh keberadaan UMKM yang sebagian besar di antaranya sektor informal. Betapa tidak, kontribusi kelompok ini terhadap pembentukan PDB sekitar 60%, demikian pula kemampuan menyerap kesempatan kerjanya pun sangat besar. Buku ini mencoba mengsi kekosongan ketiadaan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang berpihak pada kelompok ini, khusunya para pedagang kaki lima di provinsi yang termasuk terkaya di Indonesia. Bagi Papua, dan boleh jadi bagi Indonesia secara umumnya, memikirkan si kecil dengan sungguh-sungguh dapat berarti memikirkan percepatan untuk terwujudnya welfare state.