Perubahan paradigma penanggulangan bencana menghendaki keterlibatan aktif berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga kalangan media. Untuk daerah-daerah rawan bencana terutama dengan dampak bencana yang luas diperlukan keterpaduan dan kerja sama solid dari segenap stakeholder tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menimbulkan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sangat mendasar. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pembangunan dilaksanakan seiring dengan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Komponen penting manajemen bencana adalah mitigasi. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.