Ketika otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh Pemerintah Pusat awal tahun 2001 , banyak yang mempertanyakan
apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, "lagu"
yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di lndonesia adalah sentralisasi yang dominan
dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Keseragaman. Akibatnya, para birokrat di
daerah sudah terlanjur menunggu "petunjuk" dari pusat dan tuntunan dari atas.
Otda membawa angin "reformasi" baik dalam perencanaan pembangunan daerah, hubungan eksekutif-
legislatif, maupun relasi antara pusat-daerah, dan pemerintah-bisnis. Paradigma pembangunan pun bergeser dari
sentralisasi menjadi desentralisasi: dari "pembangunan di daerah" menjadi "membangun daerah". Namun, dalam
praktik, masih banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan seperti menjamurnya praktek politik uang, korupsi
multitingkat, bad governance, memburuknya iklim investasi, ketertinggalan Kawasan Timur lndonesia, dan beralihnya
fanatisme sektoral menjadi fanatisme daerah yang overdosis.
Buku mencoba mengkaji secara kritis berbagai dimensi masalah dan strategi membangun daerah di era
otda. Buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah populer. Fokus penyajian adalah pada
sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan
pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah. Buku ini diharapkan
tidak hanya berguna bagi birokrat daerah, namun juga mahasiswa, para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan
daerah, anggota DPR(D), para dosen, para pelaku bisnis, investor, para peneliti, para politisi, dan praktisi lainnya
yang berminat mempelajari dan ikut berpartisipasi dalam "membangun daerah".