Dengan diundangkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggai 15 oktober 2004, UU No.22 Tahun i999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam pelaksanaanya. UU No.22 Tahun .l999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain' UU No. 22 Tahun 1999 dalam pelaksanaannya juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, serta tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya. Di samping itu, dengan dimilikinya wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah, terbuka peluang untuk tumbuhnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) daerah-daerah, baik di kalangan eksekutif maupun di kalangan legislatif. Hal negatif lain yang muncul adalah praktik money politic yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah/Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari kepala daerah, sengketa antardaerah, baik sengketa kewenangan maupun sengketa wilayah (perbatasan), dan lain sebagainya.

Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2OO4 bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang tersebut dan sebagai konsekuensi perubahan dalam tatanan kenegaraan akibat amandemen UUD 1945, serta guna mengantisipasi arus globalisasi. terutama berkaitan dengan peluang penanaman modal asing di daerah.

Buku ini bermanfaat bagi masyarakat. khususnya para aparatur dan birokrat pemerintah daerah, termasuk perangkai daerah otonom, juga para praktisi agar senantiasa dapat mengikuti perkembangan otonomi daerah.