Berdasarkan penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. OIeh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang tersebut.
Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut perlu disosialisasikan secara luas, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan segenap jajarannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam implementasinya tidak timbul berbagai konflik, baik antara pemerintah dengan daerah maupun antardaerah sendiri, bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, pemberlakuan undang-undang ini diharapkan sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otomoni daerah itu sendiri. Itulah tujuan utama disusunnya buku ini.
Buku yang merupakan kelanjutan dari Otonomi Daerah dan Daerah Otonom ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menyoroti beberapa isu implementasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sementara itu, bagian kedua memuat substansi sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan sebagai acuan para aparatur dan birokrat pemerintah daerah termasuk perangkat daerah otonom, lembaga swadaya masyarakat, dan orang-orang yang berminat. Dengan pendekatan yang dilakukan secara ilmiah populer, pembaca yang terdiri dari berbagai lapisan dan latar belakang yang berbeda itu dapat memahami isi buku dengan lebih jelas.