Buku penting ini akan memberikan pemahaman mendasar mengenai prinsip kedaulatan rakyat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan pada tahun 1999-2002. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi pergeseran dari supremasi MPR menjadi supremasi Undang-Undang Dasar 1945.
Prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah bersifat abstrak, namun dapat diukur keberadaannya melalui instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu pemilihan umum. Prinsip kedaulatan rakyat selalu dipahami secara berbeda dalam setiap pemillihan umum pascareformasi. OIeh karena itu, ruang Iingkup buku ini mencakup bagaimana kedaulatan rakyat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.
Buku ini berbicara panjang tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemilihan umum, dengan penjabaran mengenai istilah dan pengertian teori kedaulatan rakyat, latar belakang dan prinsip-prinsipnya. Berikutnya adalah pengertian sistem pemilihan umum, ragam dan unsur-unsur sistem pemilihan umum. Selanjutnya mengenai kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, meliputi latar belakang, dinamika, dan prinsip-prinsipnya. Disusul dengan dinamika sistem pemilu 2004 dan 2009, perubahan sistem pemilu melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan diakhiri dengan konsep penataan ulang sistem pemilihan umum anggota legislatif yang relêvan bagi Indonesia.