Undang-Undang Perjanjian Internasional Dan UU Hubungan Luar Negeri
Pokok-Pokok Pelaksanaan Hukum Agraria (Khusus) dibidang Perkebunan
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial ( Buku II)
Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan
Peraturan Pelaksanaan UU Perlindungan Konsumen
Penelitian Tentang Aspek Hukum Pinjaman Luar Negeri
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing Dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia
Pemukinan Sebagai Kesatuan Ekosistem Daerah Sumatera Barat
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia
Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
Penunjuk Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1945-2000
Himpunan Peraturan Perundangan Dibidang Kehutanan Indonesia (April 1989-Maret 1990)
Yayasan Bina Raharja Departemen Kehutanan
Kumpulan Peraturan Tentang Pertambangan : Bahagian Ketiga UU dan Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Dibidang Pertambangan
Departemen Pertambangan Medan Merdeka Selatan 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda
Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Departemen Hukum dan HAM RI
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke 5
Undang-Undang R.I No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-undang R.I No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang R.I No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 Undang-undang R.I No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan: seri penyuluhan & penerangan hukum terpadu program pembinaan masyarakat tata hukum
Studi Kasus Hukum Internasional ( Case Study Of International Law)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara
Hikmah Wahju Ilahy: sebab-sebab turunnja ajat sutji Al- Quran disertai pendjelasan
Hak-Hak Tersangka Yang Perlu Anda Ketahui
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS) 2012
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara
Penelitian Tentang Tanggung Jawab Terbatas Sebagai Sarana Perlindungan Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dalam Pengangkutan Laut di Indonesia
Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penelitian Tentang Aspek Hukum Kebebasan Berserikat Dikaitkan dengan Konvensi ILO Nomor 87
Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol) dan Bukan Internasional (Protokol II)
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Dapertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: latar belakang, proses dan hasil perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
Business Law Fifth Edition: legal, e-commerce, ethical, and international environments
Roadmap for an Asean Community 2009-2015
Himpunan Peraturan Perundangan di Bidang Kehutanan Indonesia (III)
Yayasan Bina Raharja Direktorat Jenderal Kehutanan
Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia : Persepsi Sipil dan Militer
Centre For Strategic and Internatonal Studies
Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional
Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Persandingan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960- 2002
Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Barat
Aspek Geografi Budaya dalam Wilayah Pembangunan Daerah Propinsi Jambi
Himpunan Peraturan Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara
Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan No 17 Tahun 2000 tentang Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
Kumpulan Peraturan-Peraturan Tentang Pertambangan dan Energi Bahagian ke Duapuluhsatu tentang Peraturan-Peraturan Perusahaan Negara
Proyek Pmbinaan Hukum Bidang Pertambagan dan Enegi
Kumpulan Peraturan-Peraturan Pertambangan dan Energi Bahagian ke Duapuluh Empat tentang Koperasi
Kumpulan Peraturan-Peraturan Pertambangan dan Energi Bahagian ke Duapuluh Lima tentang Implementasi Hukum Laut di Bidang Pertambagan dan Energi